dan diterapkan bekerja dari rumah bagi para pegawai, selama 3 hari, setelah ditemukan kasus positif Covid-19. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, penghentian aktivitas sementara dan bekerja dari rumah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Jumat sore (18/9/2020).
Menurut Chaidir, kantor milik Pemprov DKI Jakarta yang dihentikan sementara aktivitasnya dan menerapkan bekerja dari rumah itu lantaran harus didisinfeksi atau sterilisasi gedung. Adapun kantor-kantor tersebut, di antaranya Balai Kota Jakarta Blok G, Kantor Dinas Teknis Abdul Muis Sudin Pajak Jakarta Pusat, sebagian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat, sebagian Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan, sebagian Kantor Dinas Kesehatan (pelayanan Posko Tanggap Covid-19 masih dibuka), sebagian Kantor Dinas Teknis Jatibaru, dan Kantor Kecamatan Gambir.
“Mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020, gedung-gedung kantor milik Pemprov DKI Jakarta yang terdapat pegawai terkonfirmasi positif harus dilakukan disinfeksi dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan seluruh pegawai tetap bekerja dari rumah. Kami juga melakukan tracing kontak erat dari pegawai kami yang terkonfirmasi positif Covid-19,” kata Chaidir.
Selama penghentian aktivitas sementara dilaksanakan disinfeksi dan tracing kontak erat dari pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Langkah ini untuk memutus mata rantai penularan dan ke depannya agar pegawai di lingkungan kerja tersebut lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
“Hari Senin, sudah beraktivitas kembali.
Ketika ada kasus positif di salah satu kantor, maka kantor itu akan dihentikan sementara aktivitasnya selama 3 x 24 jam. Setelah itu, pegawai dapat kembali bekerja dari kantor dengan maksimal jumlah orang yang hadir adalah 25 persen dalam waktu dan tempat yang bersamaan, dengan waktu di kantor yang juga dibatasi. Sesuai SE Kepegawaian yang terbaru, waktu bekerja dari kantor di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yaitu pukul 08.00 – 13.30 WIB. Ini juga untuk meminimalisir penularan di kantor,” ucapnya.
Dalam Pergub No. 88 Tahun 2020 juga menekankan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja/kantor yang dilakukan secara berkala selama masa PSBB, dengan cara sebagai berikut:
1. Membersihkan lingkungan tempat kerja;
2. Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
3. Menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Sementara itu, untuk diketahui pula, sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sebelumnya dikonfirmasi positif COVID-19, telah dinyatakan sembuh, setelah dilakukan tes swab sebanyak 2 kali. Para pejabat yang sudah sembuh telah kembali beraktivitas dalam kondisi yang baik, di antaranya Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, Suzy Marsitawati; Kepala Biro Pendidikan dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (saat ini Wakil Walikota Jakarta Timur), Hendra Hidayat; Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Premi Lesari; Asisten Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta (saat ini Asisten Deputi Gubernur Bidang Pariwisata), Reswan W. Soewardjo; Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Afan Adriansyah; dan Ketua TGUPP, Amin Subekti.
Pemprov DKI Jakarta juga kembali mengingatkan dan menekankan kepada para pengelola gedung perkantoran, baik pemerintahan, kementerian dan swasta untuk turut melaksanakan ketentuan pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Selain itu, bagi masyarakat diimbau untuk semakin giat meningkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman sehat, serta selalu menerapkan 3M (memakai masker dengan benar, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak minimal 1 meter) saat kita sedang berada diluar rumah dan saat sedang berinteraksi dengan orang lain.
