Repch

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa dampak pandemi virus corona (Covid-19) telah meningkatkan defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN). Hal itu akan menjadi beban bagi negara hingga 10 tahun ke depan.

“Dengan adanya Covid-19 kita mengalami defisit yang meningkat secara dramatis, dan ini akan menjadi beban 10 tahun ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (18/6/2020).

Pemerintah memperoyeksikan, akan terjadi peningkatan defisit APBN dari Rp 852,9 triliun atau sekitar 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menjadi Rp 1.039,2 triliun atau menjadi 6,34 persen dari PDB

Menurut Sri Mulyani, defisit semakin besar karena peningkatan anggaran pemerintah untuk menangani pandemi virus corona. Dalam perkembangan terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695 triliun untuk penanganan pandemi.

Untuk menutup defisit APBN, pemerintah pun mencari utang, misalnya dengan melelang Surat Utang Negara (SUN). Sejak awal tahun hingga akhir Mei 2020 pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp 360,7 triliun. Untuk menutup defisit anggaran, tahun ini pemerintah berencana akan mencari utang sampai Rp 1.006,4 triliun.

Untuk mengantisipasi peningkatan defisit ini, kata Sri Mulyani, perlu pembagian beban atau burden sharing dengan Bank Indonesia (BI). Harapannya, pemerintah bisa mengelola dampak negatif Covid-19 tanpa meningkatkan beban fiskal.

“Pembagian beban kami dengan BI akan menjadi kunci bagaimana bisa mengelola dampak (Covid-19) tanpa meningkatkan beban fiskal yang akan mengurangi kemampuan kita dalam mendukung berbagai program pembangunan dan mengatasi masalah fundamental,” ujarnya.

Tahun depan, Sri Mulyani mengatakan, defisit anggaran akan berada di kisaran 3,21 persen hingga 4,17 persen terhadap PDB. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi tahun ini namun masih di atas level normal yang berada di kisaran 3 persen.

Dwh
Share Here: