HIPMI Desak Pemerintah Tindak Mafia Kartel Impor Bawang Putih
0
0
HIPMI Minta Mafia Kartel Impor Bawang Putih dan Hortikultura Segera Ditindak
0
0
Bawang Putih merupakan salah satu komoditas yang paling banyak dibutuhkan dan dikonsumsi di Indonesia, baik untuk kebutuhan rumah tangga, restoran atau rumah makan maupun industri makanan.
Berdasarkan data Kementrian Pertanian, kebutuhan konsumsi nasional pada tahun 2023 sebesar 560.000 ton, sedangkan produksi dalam negeri pada tahun 2020 adalah hanya sebesar 81.800 ton.
Data ini menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan secara Nasional.
Ketergantungan Indonesia terhadap impor yang begitu besar membuat tataniaga di komoditas ini sering menjadi permainan para mafia yang dibeking kuat di Negeri ini.
Pemainnya hanya dikuasai oleh segelintir pihak yang menyebabkan tata niaga yang tidak sehat.
“Hanya segelintir perusahaan dan saling memiliki keterkaitan yang “menikmati” kuota impor bawang putih”, demikian ujar M Hadi Nainggolan Ketua BPP HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di sela-sela acara launching HIPMI Tebar Qurban di Kantor BPP HIPMI Pancoran, Jakarta Selatan (24/05/2023)
Tata niaga impor bawang putih ini sangatlah tidak sehat dan benar-benar sudah dikuasi para kartel mafia yang menguasi berbagai lininya.
HIPMI mensinyalir kartel impor bawang putih semakin memiliki bekingan kuat saat menjelang pemilu, termasuk menuju pemilu 2024 ini.
“Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tataniaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia,” tutur Hadi.
Hadi juga menjelaskan bahwa sebaiknya pemerintah segera mengambil tindakan tegas, agar tataniaga impor bisa berjalan sehat dan menjadi kompetitif.
Harga bawang putih sering mahal, langka dan bahkan menjadi penyebab inflasi adalah permainan kartel mafia impor, begitu juga dengan komoditas hortikultura lainnya.
HIPMI berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk mendengar berbagai masukan-masukan terkait tataniaga impor dan komoditas hortikultura agar menjadi lebih transparan.
“HIPMI mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktek-praktek kartel mafia impor bawang butih dan holtikutura agar tidak merugikan Negara, pelaku usaha lainnya serta masyarakat yang menjadi konsumen,” tegas Hadi.
