Batang – Presiden Joko Widodo, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM dan menteri terkait meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (30/6/2020).
Kawasan itu dikembangkan untuk menjadi salah satu tumpuan pengembangan industri di Indonesia dan juga memberi kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat setempat.
Karena itulah, maka segala usaha percepatan pembangunan kawasan industri yang terintegrasi terus dilakukan pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Presiden didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, anggota Wantimpres Habib Luthfi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Batang Wihaji.
Setidaknya, kurang lebih 4.000 hektare lahan disiapkan pemerintah untuk pengembangan kawasan industri terpadu ini. Pada fase pertama, 450 hektare dari jumlah tersebut disiapkan untuk membangun tiga zona, yakni manufaktur dan logistik, inovasi dan ekonomi kreatif, serta industri ringan dan menengah.
“Kita akan siapkan kurang lebih 4.000 hektare di sini dan untuk tahapan pertama akan disiapkan kurang lebih 450 hektare terlebih dahulu,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan negara-negara lainnya yang juga sibuk berbenah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan bagi investasi yang masuk ke negara mereka.
Bahkan, khusus untuk menarik investor lebih banyak, KIT Batang akan menerapkan konsep baru, yakni para investor tidak perlu membeli lahan. Mereka bisa menyewa dalam jangka waktu panjang dengan melakukan kerjasama dengan Holding Perkebunan yang dikoordinasikan PTPN III.
“Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang ini merupakan kolaborasi antara BUMN dengan BPKM. Melalui PTPN III, kami yang akan membebaskan lahan sehingga tanah seluruh kawasan ini menjadi milik BUMN dan akan memudahkan serta meyakinkan kerjasama dengan investor yang datang untuk menanamkan modal dengan cara sewa lahan berjangka panjang,” kata Erick.
Fokus Pemerintah untuk lebih dulu mengembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang juga didorong untuk meningkatkan perekonomian di Jawa Tengah, sekaligus mendorong agar kawasan industri ini mampu bersaing dan menjadi pengimbang dengan kawasan industri di Jakarta dan Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dengan keberadaan kawasan industri Batang diharapkan Jawa Tengah akan mampu memperbesar Upah Minimum Regional (UMR) yang masih tergolong rendah dan meningkatkan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Dalam tahap pertama pengembangan KIT Batang di lahan seluas 450 hektare diperkirakan akan menampung 30 ribu tenaga kerja lokal.
Dukungan infrastruktur untuk kawasan tersebut juga sudah komplit karena terletak di sisi utara Tol Trans Jawa sudah disiapkan Jasa Marga dilalui jalur kereta api dan akan disiapkan oleh PT KAI untuk menjadi dry port, sedangkan PLN menyiapkan jaringan liatrik, saat ini PLTU Batang memiliki kapasitas 2×1.000 MW dan PLTS 50 MW.
BUMN lain yang memfasilitasi Kawasan Industri Batang adalah, Perkebunan Nusantara dan PPTN 9 akan menyediakan lahan dan memproses konversi HGU ke HPL, PT PP bersama PT KIW akan merencanakan master development, Pelindo III akan mengelola pelabuhan dan Pertamina akan menyediakan jaringan gas dan bahan bakar.
“Sesuai dengan arahan Presiden, untuk mempercepat pembangunan Kawasan Industri Batang ini, Kementerian BUMN akan segera mengintegrasikan semua BUMN terkait dan bekerja sama dengan BUMD dan Swasta. Jika dikaitkan dengan persaingan ekonomi global yang semakin ketat di era post Covid-19, upaya Indonesia menambah kawasan industri khusus di Jawa Tengah, seperti halnya KIT Batang ini menjadi keharuskan untuk meningkatkan daya saing,” ujar Erick.
