Jombang – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menanggap kemarahan presiden terhadap menterinya adalah hal yang wajar
Hal ini dikatakan menteri saat peremian pembangunan pengembangan rumah sakit Nahdatul Ulama Jombang, Jawa Timur.
“Wajar sebagai pemimpin yang bertanggungjawab penuh terhadap penduduk 250 juta jiwa dan memang situasinya membutuhkan sikap tegas,” kata Abdul.
Menurutnya jika ada Reshuffle itu haknya presiden. Reshuffle merupakan hak prerogratif presiden.
“Yang tahu ada reshuflle atau tidak hanya presiden dan Allah,” ujarnya.
Abdul Halim juga menjelaskan kebijakan pemerintah ada penambahan maksimal 3 bulan bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa, setelah tahap 1 (April-Juni) selesai. Tahap 2 akan dimulai Juli-September, dengan besaran di kisaran 300 ribu rupiah.
Acara peletakan batu pertama dihadiri oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Mentri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
